Badan Pengusahaan (BP) Batam merupakan organisasi yang dulu dikenal sebagai Otorita Batam. Sebagai organisasi yang bertugas mengelola Pulau Batam agar menjadi kawasan industri dan pelabuhan bebas, BP Batam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah keraguan publik akan kemampuan BP Batam dalam mewujudkan harapan masyarakat dan negara.
Biro SDM BP Batam menjawab tantangan tersebut dengan cara melakukan penataan sumber daya manusia pegawai di BP Batam dari segi kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diemban masing-masing individu. Dengan menggandeng Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan aparutr I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN), Biro SDM melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Analisis Beban Kerja sejak tahun 2015. Kegiatan yang dimulai dari pemberian bimbingan teknis yang dilanjutkan dengan verifikasi, saat ini telah memasuki tahapan baru dalam bentuk pelaksanaan verifikasi lapangan, masih dengan fasilitasi dari PKP2A I LAN.
Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis sepanjang Oktober-November, pada Hari Sabtu, 3 Desember 2016 dilakukan diskusi hasil verifikasi di Kampus PKP2A I LAN Jatinangor dengan menghadirkan jajaran Biro SDM BP Batam yang dipimpin oleh Bapak Asep L. Holilullah (Kepala Biro SDM) dan didampingi oleh dua kasubbagnya yaitu Ibu Azizah dan Pak Sarwono. Sementara dari pihak PKP2A I LAN diterima oleh Kabid KKIAN, Pak Zulpikar dan tim fasilitator untuk kegiatan ini, yakni Pak Agus Wahyuadianto (Peneliti), Pak M. Afif Muttaqin (Kasubbid DIHP), sedangkan Ibu Susy Ella (Peneliti) berhalangan hadir. Meskipun dilakukan di hari libur, tapi jalannya presentasi dan diskusi berjalan dengan sangat dinamis.
“BP Batam dianggap sebagai organisasi yang gemuk. Sehingga perlu diketahui di mana letak kelebihan SDM dan konsekuensinya bila dilakukan perampingan. Karenanya kami ingin dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi yang ada,” kata Karo SDM BP Batam.
Dalam paparan hasil verifikasi, Kabid KKIAN, Zulpikar menekankan bahwa perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan perampingan SDM karena terkait dengan nasib pegawai dan keluarganya.
“Efisiensi unit kerja melalui perampingan SDM bisa dilakukan sepanjang prasyarat kompetensi dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam bekerja bisa terpenuhi. Karena keduanya akan memotong beban kerja unit dan mengakselerasi tingkat penyelesaian tugas sehingga kinerja meningkat,” kata Zulpikar dalam penutup diskusi.
Biro SDM merasa tergugah dengan kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan, sehingga merencanakan penyusunan beberapa dokumen, seperti kamus jabatan dan informasi jabatan untuk mendukung penataan SDM di BP Batam. Selanjutnya hasil verifikasi ini akan disampaikan langsung kepada jajaran pimpinan tinggi di BP Batam dalam bentuk presentasi akhir. (Agus van Jogja)
