Sumedang - Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Taoto Foundation mendorong lahirnya kepemimpinan aparatur yang adaptif dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas persoalan publik. Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIII Tahun 2026, yang menjadi ruang pembelajaran bagi para pejabat dan calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan dan dampak nyata.
Pembukaan PKN Tingkat II Angkatan XXXIII Tahun 2026 dilaksanakan di Gedung Serba Guna Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional (Pusjar SKTAN), Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M., serta jajaran pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, LAN RI, dan mitra penyelenggara.
PKN Tingkat II ini merupakan kerja sama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan LAN RI melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional (Pusjar SKTAN). Dalam penyelenggaraannya, Pusjar SKTAN berperan sebagai penjamin mutu sekaligus koordinator teknis pelatihan.
Dalam sambutan Kepala LAN RI yang disampaikan Sekretaris Utama LAN RI, Dr. Andi Taufik, M.Si., disampaikan bahwa PKN Tingkat II merupakan ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan membaca perubahan, mendiagnosis masalah, mengambil keputusan, membangun kolaborasi, menggerakkan organisasi, dan menghasilkan perubahan yang nyata.
“Saudara-saudara adalah penghubung antara arah kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan. Saudara berada di titik tempat strategi diterjemahkan menjadi program, program menjadi tindakan, dan tindakan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Andi.
Menurutnya, posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sangat penting dalam memastikan birokrasi mampu bergerak cepat, tepat, dan bertanggung jawab menghadapi perubahan. Para pemimpin pada level tersebut harus mampu menerjemahkan arah kebijakan menjadi program dan tindakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
PKN Tingkat II Angkatan XXXIII Tahun 2026 mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Transformasi Tata Kelola Pangan Berkelanjutan Menuju Resiliensi Nasional dan Keunggulan Kompetitif Global.”
Andi menjelaskan, tema tersebut menghadirkan kompleksitas yang relevan dengan tantangan kepemimpinan publik saat ini. Persoalan pangan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai urusan produksi, distribusi, atau harga, tetapi berkaitan dengan stabilitas sosial, kualitas sumber daya manusia, ketahanan nasional, perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, volatilitas harga, serta posisi Indonesia dalam persaingan global.
Ia mengutip laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 yang diterbitkan FAO, IFAD, UNICEF, WFP, dan WHO. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbaikan tingkat kelaparan global, dunia masih berada di atas level sebelum pandemi dan belum berada pada jalur yang memadai untuk mencapai target penghapusan kelaparan dan malnutrisi pada 2030.
Tantangan pangan juga tercermin dalam dinamika harga di dalam negeri. BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen. Pada tingkat provinsi, inflasi tertinggi tercatat di Papua Barat sebesar 5,47 persen, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 6,91 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa tata kelola pangan adalah soal kecepatan respons, kualitas koordinasi, dan ketepatan intervensi,” kata Andi.
Dalam konteks tersebut, kepemimpinan adaptif menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran PKN Tingkat II. Andi mengingatkan peserta pada pemikiran Ronald Heifetz bahwa tantangan adaptif tidak selalu dapat diselesaikan melalui solusi teknis. Persoalan publik sering kali membutuhkan perubahan cara berpikir, perilaku, pola koordinasi, hingga budaya kerja.
“Tata kelola pangan berkelanjutan adalah tantangan adaptif. Ia membutuhkan kemampuan untuk melihat sistem secara utuh,” ujarnya.
Andi menekankan tiga kapasitas yang perlu dikembangkan peserta, yakni kemampuan membaca kompleksitas, membangun kolaborasi lintas batas, serta menghasilkan perubahan yang berdampak. Dalam isu pangan, misalnya, kenaikan harga tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan pasar karena dapat berkaitan dengan produksi, distribusi, iklim, logistik, perilaku konsumsi, tata niaga, hingga kualitas data.
Menurut Andi, pemimpin adaptif perlu mampu mengambil jarak untuk melihat persoalan secara utuh, kemudian kembali ke lapangan untuk menentukan intervensi yang tepat. Kemampuan tersebut penting agar pemimpin tidak terjebak pada pendekatan sektoral maupun rutinitas administratif dalam menghadapi persoalan yang terus berubah.
“Ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan hanya dokumen yang selesai, kegiatan yang terlaksana, atau anggaran yang terserap. Ukuran kepemimpinan adalah perubahan yang dirasakan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dr. Muhammad Tito Andrianto, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa PKN Tingkat II Tahun 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya bagi pejabat atau calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
Pelatihan tersebut bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada JPT Pratama untuk menjamin akuntabilitas jabatan, merumuskan alternatif kebijakan dan solusi, serta menyelaraskan hasil kerja unit dengan tujuan organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
PKN Tingkat II Angkatan XXXIII dilaksanakan selama 127 hari, mulai 13 Agustus hingga 17 Desember 2026. Sebanyak 45 peserta mengikuti pelatihan tersebut, terdiri atas 38 orang dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dua orang dari LAN RI, dua orang dari Badan Kepegawaian Negara, dan dua orang dari BP2MI.
Tito menyampaikan bahwa tema pelatihan dirancang untuk mendukung implementasi Asta Cita Kedua Presiden tentang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan serta 15 Program Aksi Menteri Tahun 2026, khususnya Program Aksi Nomor 8 tentang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle).
Dari tema besar tersebut, dirumuskan empat subtema, yaitu kepemimpinan adaptif untuk transformasi digital dan integrasi data pangan; kepemimpinan adaptif untuk memperkuat ekosistem dalam rangka peningkatan produktivitas pangan; kepemimpinan kolaboratif dalam mitigasi krisis pangan dan perubahan iklim; serta kepemimpinan adaptif dalam reformasi regulasi untuk kemudahan investasi dan kedaulatan pangan.
Penyelenggaraan PKN Tingkat II ini turut mendapat dukungan Tanoto Foundation sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah dan filantropi dalam penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur negara.
Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation, Edy Henry, turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, transformasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan harus berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan agar perubahan yang dihasilkan relevan dan berkelanjutan.
“Transformasi menuntut kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tanoto Foundation meyakini bahwa perubahan besar berawal dari langkah-langkah kecil yang konsisten, namun berujung pada penguatan sistem secara menyeluruh,” ujar Edy.
Ia menambahkan bahwa pemimpin perlu merumuskan kebijakan yang berorientasi pada dampak nyata, adaptif dalam menghadapi perubahan, serta kolaboratif dalam membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama LAN RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Tanoto Foundation ini, PKN Tingkat II Angkatan XXXIII diharapkan dapat menjadi ruang bagi peserta untuk memperluas perspektif, menguji gagasan, membangun jejaring, dan merancang perubahan yang relevan dengan tantangan organisasi.
.png)
