Sumedang – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menjadi penggerak baru ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja di seluruh Indonesia. Melalui penguatan koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan, pemerintah ingin membangun rantai ekonomi lokal yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari daerahnya sendiri, mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar, serta mengembalikan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Hal tersebut menjadi pesan utama yang disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, S.H., M.M, dalam ceramah bertajuk Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SKTAN) di Gedung Serba Guna Pusjar SKTAN, Sumedang, Kamis (9/7).
Dalam paparannya, Ahmad Zabadi menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. Koperasi akan mengelola berbagai unit usaha, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, hingga pengembangan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah yang belum terjangkau listrik.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan koperasi sebagai fondasi ekonomi nasional. Pemerintah ingin menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang tumbuh dari desa.
Ia menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi bahan baku untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyediaan kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, kebutuhan pangan diharapkan dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal sehingga perputaran ekonomi tetap berada di daerah.
Ahmad Zabadi mengatakan pemerintah menargetkan terbentuknya sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, sekitar 40 ribu koperasi ditargetkan mulai beroperasi dengan dukungan manajemen modern, digitalisasi, serta ribuan tenaga profesional yang saat ini sedang dipersiapkan.
"Ketika operasional berjalan penuh, setiap koperasi diperkirakan mampu menyerap sekitar 17 hingga 25 tenaga kerja. Secara nasional potensinya mencapai lebih dari dua juta lapangan kerja baru," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa koperasi modern akan dibangun dengan standar pengelolaan layaknya jaringan ritel modern, dilengkapi sistem digital, CCTV, pendingin ruangan, serta manajemen profesional. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan puluhan ribu manajer untuk mengelola koperasi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Zabadi menyoroti perlunya memperkuat ekonomi berbasis desa agar rantai nilai ekonomi tidak terus mengalir ke perusahaan-perusahaan besar. Produk-produk lokal diharapkan semakin banyak mengisi gerai koperasi sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat setempat.
Ia juga mengulas perjalanan koperasi di Indonesia yang dinilainya mengalami kemunduran setelah era reformasi. Menurutnya, koperasi selama ini lebih banyak berkembang pada sektor simpan pinjam, sementara sektor riil yang justru mendominasi perkembangan koperasi di berbagai negara belum berkembang optimal di Indonesia.
Selain itu, ia menilai masih rendahnya akses pembiayaan UMKM menjadi tantangan besar. Banyak pelaku usaha mikro belum mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan karena belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM masih kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal.
Ceramah tersebut dimoderatori oleh Maisono Saleh. Kegiatan menjadi bagian dari pembelajaran strategis PKN Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan ASN dalam mendukung implementasi kebijakan prioritas nasional, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
