SUMEDANG – Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 diharapkan melahirkan pemimpin strategis yang mampu mengawal pelaksanaan program prioritas nasional melalui kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Di tengah dinamika global, percepatan perubahan, dan kebijakan efisiensi anggaran, aparatur pemerintah dituntut tidak hanya mampu menjaga kinerja organisasi, tetapi juga menghadirkan solusi yang berdampak bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A., saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI di Gedung Serba Guna Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SKTAN) LAN RI, Sumedang, Selasa (7/7/2026).
Tri Widodo mengatakan tingginya minat mengikuti PKN Tingkat II menunjukkan bahwa semangat aparatur untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan tetap terjaga meskipun pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Dari kapasitas ideal 60 peserta, angkatan ini diikuti 70 pejabat pimpinan tinggi pratama dari kementerian, lembaga, kepolisian, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, perubahan yang berlangsung di luar organisasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Karena itu, organisasi publik hanya akan tetap relevan apabila para pemimpinnya terus belajar, mampu beradaptasi, dan membangun kapasitas organisasi, bukan hanya meningkatkan kompetensi pribadi.
"Ketika seorang pemimpin berhenti belajar, pada saat yang sama organisasi juga berhenti berkembang," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh kemampuan memengaruhi, menggerakkan, dan menyatukan seluruh elemen organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap peran dalam organisasi, apa pun bentuk pekerjaannya, memiliki kontribusi terhadap pencapaian visi institusi apabila dipimpin dengan arah yang jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Tri Widodo juga mengingatkan bahwa para peserta PKN Tingkat II memiliki peran strategis dalam mengawal berbagai program prioritas nasional, termasuk penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, besarnya dukungan anggaran terhadap program prioritas harus diimbangi dengan kepemimpinan yang berintegritas agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai tantangan terbesar pemimpin sektor publik bukan hanya menjalankan program, tetapi memastikan kebijakan terlaksana secara akuntabel serta mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Mengutip adagium Lord Acton, Tri Widodo mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai integritas berpotensi melahirkan penyimpangan.
Lebih lanjut, ia membagi karakter pemimpin ke dalam tiga kategori, yaitu malfunctioning leaders, surviving leaders, dan thriving leaders. Menurutnya, birokrasi membutuhkan lebih banyak thriving leaders, yakni pemimpin yang memiliki kapasitas lebih besar daripada tantangan yang dihadapi sehingga mampu menghadirkan inovasi dan tetap menghasilkan kinerja terbaik meskipun berada dalam situasi keterbatasan.
"Pemimpin yang dibutuhkan saat ini bukan hanya mampu mempertahankan organisasi tetap berjalan, tetapi mampu membawa organisasi menghasilkan lompatan kinerja melalui keputusan-keputusan yang tepat," katanya.
Sementara itu, Kepala Pusjar SKTAN LAN RI yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Utama, Dr. Joni Dawud, DEA., menjelaskan bahwa PKN Tingkat II bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis bagi pejabat pimpinan tinggi pratama agar mampu memimpin perubahan di instansi masing-masing.
Menurutnya, kemampuan tersebut diwujudkan melalui kapasitas menetapkan area perubahan, memobilisasi pemangku kepentingan, serta mengimplementasikan transformasi organisasi yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
PKN Tingkat II Angkatan XXI diikuti 70 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selama mengikuti pelatihan, peserta akan memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks sekaligus mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional.
