SUMEDANG — Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SKTAN) menargetkan lahirnya pengawas berintegritas, adaptif, dan mampu menghadirkan inovasi nyata dalam pelayanan publik di Kota Bandung. Program ini dirancang untuk memastikan setiap peserta menghasilkan perubahan terukur di unit kerja masing-masing, bukan berhenti pada seremoni pembukaan.
Kegiatan yang digelar secara daring pada Selasa (24/2) tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepemimpinan Pancasila yang berlandaskan etika birokrasi dan integritas. Kepala Pusjar SKTAN, Drs. Riyadi, M.Si., menegaskan bahwa Pejabat Pengawas memegang peran sentral sebagai garda terdepan pelayanan publik. “Kualitas kinerja Pejabat Pengawas menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat. Karena itu, pelatihan ini harus melahirkan dampak konkret di instansi asal peserta,” ujarnya dalam sambutan virtual. Riyadi juga mendorong peserta untuk menyelaraskan inovasi yang dihasilkan dengan program strategis nasional, sehingga kontribusinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelatihan ini diposisikan sebagai ruang aktualisasi gagasan dan solusi, bukan hanya pemenuhan syarat administratif jabatan.
Koordinator Layanan Latbang Pusjar SKTAN, Toni Syarif, S.Pd., M.M., menjelaskan bahwa desain pembelajaran difokuskan pada pembentukan kompetensi kepemimpinan melayani yang akuntabel. Pengawas diharapkan mampu mengendalikan mutu pelayanan publik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sekaligus responsif terhadap dinamika di lapangan. PKP Angkatan I ini mengacu pada regulasi terbaru, di antaranya UU Nomor 20 Tahun 2023, Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dan SE LAN Nomor 3 Tahun 2025. Metode Blended Learning Terbatas diterapkan melalui kombinasi pembelajaran mandiri, e-learning, dan klasikal selama 104 hari dengan total 905 Jam Pelajaran (JP). Sebanyak 40 peserta dari lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengikuti program ini, terdiri atas 28 laki-laki dan 12 perempuan. Peserta berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, seperti UPTD Pendapatan, BPKAD, Dinas Pendidikan, kecamatan, serta didominasi oleh 35 aparatur kelurahan.
Dukungan Pemerintah Kota Bandung ditegaskan oleh Kepala BKPSDM Kota Bandung, H. Evi Hendarin, S.Sos., MAP., yang menilai pelatihan ini sebagai investasi kepemimpinan jangka panjang. Menurutnya, Pejabat Pengawas memiliki posisi strategis sebagai penghubung kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. “Hasil pelatihan akan kami evaluasi dan laporkan kepada pimpinan untuk melihat dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kota Bandung,” tegasnya.
Dengan komitmen integritas yang diteguhkan melalui pembacaan fakta integritas di akhir pembukaan, PKP 2026 diarahkan menjadi katalis perubahan birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kualitas layanan publik.






