Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas melalui Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan XV. Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dan Pusat Pembelajaran Dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional (Pusjar SKTAN) ini diharapkan mampu menghasilkan ASN yang mampu menyusun dan menganalisis kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).
Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, M.Si, yang menekankan pentingnya profesionalitas ASN melalui penguatan kebijakan publik yang berkualitas. “Kami berharap Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pembina Analis Kebijakan dapat terus memberikan bimbingan agar indeks maturitas corporate university di Jawa Barat semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa ASN harus mampu mendukung visi dan misi pembangunan daerah dengan berbasis data serta memberikan kontribusi terbaik dalam peningkatan tata kelola untuk kemakmuran masyarakat Bandung Barat.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna, S.STP., M.I.P, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun aparatur yang unggul dan adaptif di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks. “Perubahan teknologi yang cepat menuntut kebijakan publik yang terukur. Peran Analis Kebijakan sangat strategis karena menentukan arah kebijakan daerah,” ungkapnya.
Analis Kebijakan Ahli Utama Pusjar SKTAN, Dr. Joni Dawud, DEA, turut menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Ia menyoroti bahwa berdasarkan indeks government effectiveness versi World Bank, kualitas regulasi di Indonesia masih perlu diperkuat. “Masih ada kebijakan yang usianya pendek dan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Karena itu, peran Analis Kebijakan menjadi sangat penting dalam memperbaiki kualitas perumusan kebijakan,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menginisiasi kegiatan ini dan BPSDM Jawa Barat yang konsisten dalam pengembangan kompetensi ASN.
Dalam laporannya, Kabid Pengembangan Kompetensi BKPSDM KBB, Yulia Purnamasanti, S.STP., MM, menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Tujuannya adalah membekali peserta dengan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan sebagai Analis Kebijakan agar mampu menyusun kebijakan publik yang partisipatif dan berbasis bukti.
Pembukaan pelatihan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/11). Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN Bandung Barat semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerahnya.
