Sumedang — Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2025 resmi dibuka, Senin (2/6), secara daring melalui Zoom Meeting. Pelatihan ini diharapkan menjadi upaya strategis dalam menyiapkan pemimpin birokrasi tingkat menengah yang adaptif terhadap perubahan dan mampu menjawab tantangan zaman.
Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional (Pusjar SK Tasnas), Drs. Riyadi, M.Si., dalam sambutan pembukaan menekankan bahwa pelatihan ini berlangsung di tengah konteks global yang penuh dinamika. Ketidakpastian ekonomi, krisis iklim, ketegangan geopolitik, serta akselerasi transformasi digital menjadi tantangan nyata yang memengaruhi seluruh sendi kehidupan, termasuk birokrasi.
“Pelatihan ini tidak hanya penting, tetapi sangat strategis. Kita memerlukan pemimpin di level administrator yang tidak hanya piawai dalam tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perubahan,” kata Riyadi.
Menurut Riyadi, pejabat administrator memiliki peran menjembatani kebijakan strategis pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang memahami teknologi, mampu memimpin tim lintas generasi, serta fleksibel dalam menghadapi disrupsi.
Momentum pelatihan ini juga bertepatan dengan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kunci transformasi itu adalah kualitas sumber daya manusia. ASN harus menjadi bagian dari solusi pembangunan,” ujar Riyadi.
Kepada para peserta, Riyadi berpesan agar pelatihan ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter pemimpin transformatif yang berani keluar dari zona nyaman dan berorientasi pada hasil.
Koordinator Layanan Latbang Pusjar SK Tasnas, Toni Syarif, S.Pd., M.M., menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan kinerja. Kompetensi tersebut diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pejabat administrator dalam memimpin pelaksanaan kegiatan secara efisien dan mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan.
Pelatihan akan berlangsung selama 105 hari atau setara 908 jam pembelajaran. Kurikulum disusun dalam empat agenda utama, yaitu Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, Kepemimpinan Kinerja, Manajemen Kinerja, dan Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja. Metode pembelajaran mencakup pembelajaran mandiri, e-learning, serta klasikal tahap akhir.
PKA Angkatan II Tahun 2025 diikuti 45 peserta yang berasal dari berbagai instansi pusat dan daerah, antara lain Komnas HAM RI, Bawaslu Jawa Barat, serta pemerintah daerah dari Kabupaten Sumedang, Garut, Nias, Belitung, Subang, dan Kota Bandung serta Cimahi. Kabupaten Sumedang menjadi peserta terbanyak dengan 14 orang pejabat administrator.
Riyadi menutup sambutannya dengan mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini sebagai ruang pembelajaran birokrat.
“Pemimpin birokrasi hari ini bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga inovator dan juru bicara perubahan di institusinya masing-masing,” ujarnya.
