Sumedang – "Profesionalisme ASN dituntut untuk terus adaptif terhadap perubahan, dan Analis Kebijakan (AK) harus senantiasa mengasah kepekaan sosialnya dalam menangkap isu-isu yang berkembang," tegas Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SK Tasnas), Drs. Riyadi, M.Si, saat membuka Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) Angkatan XIII Provinsi Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
Pelatihan ini digelar secara daring atas kerja sama Pusjar SK Tasnas dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. Riyadi menekankan bahwa AK yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja harus siap menghadapi perubahan cepat di lingkungan birokrasi, terutama di daerah seperti Subang yang sedang mengalami masa transisi pembangunan besar-besaran.
"Jika kita tidak siap, potensi asli Subang yang sangat besar tidak akan tergali optimal," ujar Riyadi. Riyadi juga mengingatkan pentingnya peran AK dalam memperkuat penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis analisis dan penelitian, serta keterlibatan mereka dalam mendorong pencapaian Indeks Kompetensi Kebijakan (IKK) sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, M.Si, dalam sambutannya mengapresiasi kolaborasi yang terjalin. Ika Mardiah menyebutkan bahwa Subang saat ini memiliki investasi industri terbesar di Jawa Barat, sehingga diperlukan upaya serius untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif.
Dalam sambutannyaa, Ika Mardiah menyoroti lima faktor kunci untuk mewujudkan dynamic governance, yaitu adaptif terhadap perubahan, inovasi dan efisiensi, keterlibatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan mental birokrasi. Ika Mardiah berharap Analis Kebijakan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu menjawab dinamika masyarakat dan dunia usaha.
Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Drs. Dadang Darmawan, juga menyampaikan harapannya agar Analis Kebijakan di Subang mampu mengakselerasi penyelesaian isu-isu lokal melalui kajian dan rekomendasi kebijakan yang profesional, akuntabel, dan efektif. "Bupati dan Wakil Bupati Subang akan sangat membutuhkan AK yang mumpuni untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan analisis yang kuat," ujarnya.
Pelatihan KAK Angkatan XIII akan berlangsung dari 28 April hingga 23 Mei 2025, dengan melibatkan 26 peserta. Ketua Penyelenggara, Desy Agustiani, melaporkan bahwa pelatihan menggunakan metode pendampingan dari BPSDM Jawa Barat dan Lembaga Administrasi Negara, serta dilaksanakan secara daring.
Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis AK, tetapi juga memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan dan reformasi birokrasi, khususnya di Kabupaten Subang.
