Sumedang – Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SK Tasnas) secara resmi membuka Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan XII Provinsi Jawa Barat, Kamis (24/4/2025), secara daring. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.
Kepala Pusjar SK Tasnas, Drs. Riyadi, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran Analis Kebijakan (AK) di lingkungan kerja pemerintahan.
“Apa sih tugas AK dalam lingkungan kerja kita? Secara sederhana, Analis Kebijakan adalah pihak yang mengkorelasikan tugas-tugas individu dengan tujuan dan arah lembaga. Kemandirian tidak relevan jika tidak berkontribusi terhadap organisasi,” ungkap Riyadi.
Riyadi menekankan bahwa AK harus mampu melakukan riset, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, serta merekomendasikan alternatif kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, kompetensi tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“AK harus berani mengasah kebijakan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan intuisi, meskipun kepekaan terhadap dinamika kebijakan juga dibutuhkan. Evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada pun menjadi bagian dari tugas AK, untuk mengetahui dampaknya dan menentukan solusi jika belum optimal,” lanjut Riyadi.
Riyadi juga menyoroti pentingnya kepekaan sosial. “Kita tidak bisa hanya memikirkan instansi, tapi juga dampaknya terhadap masyarakat sebagai pelanggan utama ASN. Rasa sosial ini harus melekat pada setiap Analis Kebijakan.”
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, M.Si, menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat ekosistem analisis kebijakan. “Tantangan Analis Kebijakan saat ini tidak lepas dari transformasi digital dan disrupsi teknologi. Peran strategis AK sebagai penghubung antara data dan keputusan sangat krusial,” ujarnya.
Ika Mardiah menyatakan bahwa pelatihan ini akan membekali peserta dengan kemampuan menyusun policy brief yang singkat, padat, dan berbasis bukti. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan penguatan dalam advokasi kebijakan, kemampuan komunikasi, serta keterampilan negosiasi.
“AK di Jawa Barat juga harus memahami visi dan misi Gubernur serta kearifan lokal budaya Sunda, agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kelestarian alam dan keseimbangan sosial masyarakat,” tambahnya.
Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Jawa Barat, Asep Riyanto, S.STP, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya basis bukti dalam penyusunan kebijakan.
Pelatihan dilaksanakan selama 18 hari secara penuh daring, mulai 24 April hingga 22 Mei 2025. Metode pelatihan mencakup pembelajaran mandiri (self-learning), pemaparan materi dari narasumber, penyusunan policy brief, serta seminar untuk evaluasi dan umpan balik. Sebanyak 28 peserta dari 13 perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat mengikuti pelatihan ini.
Dengan pelatihan ini, diharapkan para Analis Kebijakan mampu menjadi motor penggerak perumusan kebijakan publik yang lebih adaptif, berdampak nyata, dan berpihak kepada masyarakat.
