.png)
Sumedang - Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SK Tasnas) menggelar pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VI Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (21/4). Pelatihan ini mengangkat tema “Peran Kepemimpinan dalam Melakukan Transformasi Pemerintah Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Efisiensi.”
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA. Dalam sambutannya, Tri menekankan pentingnya peran pemimpin sebagai penggerak perubahan, bukan sekadar pengarah strategi. Menurutnya, di tengah disrupsi teknologi dan tuntutan efisiensi, birokrasi harus tetap fokus pada pelayanan publik yang prima, cepat, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
“Disrupsi bukan ancaman, melainkan pemantik inovasi. Birokrasi yang lamban akan tertinggal. Pemimpin birokrasi harus gesit, mampu mengambil keputusan sulit, dan keluar dari zona nyaman,” ujarnya.
Tri Widodo juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut birokrasi selama ini dikenal lambat dan rumit. Karena itu, birokrasi harus berubah menjadi institusi yang tangkas, solutif, dan berpihak pada rakyat.
“Birokrasi kita tidak bisa lagi jadi simbol keruwetan. Kita harus menciptakan wajah birokrasi yang melayani dengan tulus dan bekerja demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini, lanjutnya, bukan sekadar agenda formal, melainkan strategi sistemik untuk menyiapkan pemimpin publik yang adaptif, inovatif, dan berintegritas. Di tangan pemimpin yang kuat, visi besar Presiden dan harapan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk mempercepat transformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional, Drs. Riyadi, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin strategis yang memiliki kompetensi manajerial dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017. Riyadi juga menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi bagian penting dalam membentuk pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata di instansi masing-masing.
“Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami strategi perubahan, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menciptakan inovasi pelayanan publik,” kata Riyadi.
Untuk mengukur keberhasilan pelatihan, Pusjar SK Tasnas akan melakukan lima tahapan evaluasi, yakni evaluasi sikap dan perilaku, evaluasi akademik, evaluasi rancangan aksi perubahan, evaluasi implementasi aksi perubahan, serta evaluasi visitasi kepemimpinan nasional.
Pelatihan ini diikuti oleh 53 peserta yang berasal dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Nias, Sumedang, Tanjung Jabung Barat, serta Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Acara pembukaan juga dihadiri secara daring oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro SDMA dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bandung, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kepala Pusdikmin Lemdiklat POLRI, Kepala Pusdikajen Kodiklat TNI AD, Kepala Biro Keuangan Universitas Tadulako, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis, Asisten Daerah I, II, dan III dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta perwakilan BKPSDM dari instansi pengirim peserta.
