Jatinangor – Di tengah-tengah isu strategis mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Dr. Tri Mardjoko, MA hadir memberikan ceramah mengenai Perekonomian Bangsa dalam Ceramah Isu Strategis: Peran ASN dalam Kemandirian Ekonomi Bangsa. Ceramah ini disampaikan dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III Angkatan I Tahun 2017 yang diikuti oleh 40 peserta dari berbagai instansi, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Ceramah yang dilaksanakan sejak pukul 10.30 hingga 12.45 WIB ini mendapat perhatian dari seluruh peserta yang ditunjukkan dengan antusiasme peserta yang terlibat dalam proses diskusi dan tanya jawab.
Mengawali ceramahnya, Tri Mardjoko menjelaskan bahwa era globalisasi seperti sekarang ini persaingan yang terjadi sudah berubah paradigmanya. Bukan lagi merek vs merek, perusahaan vs perusahaan atau negara vs negara, tetapi berubah menjadi network vs network di mana persaingan terjadi dalam lintas kawasan, negara, perusahaan dan produk. Hal yang penting berkenaan dengan kondisi ini adalah bahwa membangun networking perlu dilakukan untuk memperluas jaringan kerja sama.
Untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi, setidaknya ada 6 (enam) upaya yang dapat dilakukan. Menurut Tri Mardjoko keenam upaya tersebut meliputi:
- Program literasi UMKM
- Peran BUMD
- Peran kampus
- Peran Bank Pembangunan Daerah
- Peran Holding Company BUMD
- Peran Pemerintah Daerah
Dengan mampu dioptimalkannya keenam upaya tersebut dan mengoptimalkan peran-peran terkait, maka pembangunan ekonomi dapat terwujud sesuai dengan tujuan pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap Sumber Daya Alam di daerah menjadi sangat penting dan perlu dirancang strategi untuk mengoptimalkannya.
Globalisasi yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa semua negara di dunia bergabung menjadi satu entitas global. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya arus bebas modal dan luasnya perdagangan barang dan jasa-jasa lintas kawasan. Tri Mardjoko menyebutkan bahkan untuk Indonesia, hal ini berarti membatasi ruang gerak pembuatan peraturan, regulasi, hukum dan kebijakan domestik.
Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tentu mengharapkan kemudahan, kecepatan dalam pelayanan masyarakat, ketepatan dan jaminan waktu pelayanan, dan kepastian biaya resmi yang harus dibayar masyarakat untuk mendapat pelayanan. Harapan masyarakat ini bertentangan dengan kondisi pelayanan publik yang menggambarkan kondisi kurang tanggap, kelangkaan informasi, kelangkaan akses pelayanan publik, petugas yang kurang menghargai publik yang dilayaninya serta pelayanan publik yang dinilai inefisien.
Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, ada tiga upaya pembenahan birokrasi. Ketiga upaya tersebut adalah pertama, peningkatan pelayanan publik terkait dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, peningkatan kinerja pemerintah melalui perbaikan sistem remunerasi dan peningkatan gaji, dan kesejahteraan ASN, penataan ulang kelembagaan negara, manajemen publik, pelayanan sipil dan sistem pengawasan. Terakhir, ketiga, resolusi status tenaga honorer, semi permanen dan pekerja harian lepas lainnya. Ketiga upaya tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait agar pembenahan birokrasi dapat benar-benar dilaksanakan. Jika diidentifikasi, dukungan yang diperlukan dalam upaya pembenahan birokrasi adalah komitmen dan teladan dari pimpinan Kementerian/ Lembaga, (2) perubahan personal dari individu terkait, (3) kebersamaan di antara para pelaku perubahan, (4) lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan perubahan, (5) konsistensi yang berkesinambungan, (6) dukungan masyarakat, dan (7) adanya anggaran yang memadai.
Untuk dapat meningkatkan daya saing nasional, suatu bangsa hendaknya meningkatkan keterampilan, menguasai teknologi maju, melakukan efisiensi produksi, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal milik sendiri.
Menutup ceramahnya, Tri Mardjoko berpesan “Jadilah ASN yang baik, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju” (Ressy N)
