Sejarah Singkat
 

Sejarah Singkat Lembaga Adminstrasi Negara

Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor 283/P.M/1957.

Pendirian Lembaga Adminstrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan keterampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugas.

Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada dasarnya masih berpangkal pada sistem administrasi Hindia - Belanda dan Pemerintah Bala Tentara Jepang, dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka.

Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan pengembangan administrasi pemerintah yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka.

Dalam rapat antar Sekretaris Kementerian yang diselenggarakan pada Tanggal 1 November 1956, masalah tersebt telah dibahas secara mendalam dan dicapai kata sepakat untuk mengajukan hal tersebut kepada pemerintah.

Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada waktu itu M. Hutasoit, telah membahasnya dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang selanjutnya dengan suratnya Nomor 1727/S tertanggal 5 Januari 1957 telah mengusulkan kepada Perdana Menteri untuk mendirikan suatu institut bagi pendidikan tenaga administrasi pemerintah.

Dalam sidang kabinet Tanggal 23 Januari 1957, diputuskan untuk menugaskan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengajukan sebuah rencana yang konkrit tentang pembentukan institut tersebut.

Dalam rangka menyiapkan rancangan tersebut, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor 1607/S tertanggal 15 Februari 1957 telah membentuk Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah dengan tugas pokok mengajukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebuah rancangan yang lengkap dan konkrit tentang pembentukan lembaga tersebut.

Panitia tersebut bersifat antar instansi dan diketahui oleh Kosim Adisaputra dari Kementerian Dalam Negeri, dengan anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Kementerian Perubahan / Kantor Urusan Pegawai / dan Biro Perancang Negara. Panitia tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan mengajukanrancanagan tentang pembentukan lembaga tersebut kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Akhirnya setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan pemerintah , maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 1957 tentang Pendirian Lembaga Administrasi Negara.

Walaupun pendirian dan kedudukan Lembaga Administrasi Negara secara formal telah ditetapkan dengan dikeluarkannya PP 30 / 1957, tetapi baru benar-benar direalisasikan dan mulai melakukan kegiatan-kegiatannya sejak Tanggal 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH, sebagai direktur yang pertama dari Lembaga Administrasi Negara.

Dalam masa-masa selanjutnya dengan semakin meningkatnya perjuangan Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada Tanggal 17  Agustus 1945, lebih-lebih sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan lima tahun, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Lembaga Administrasi Negara dengan tuntutan kemajuan tersebut.

Oleh karena itu, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971, maka dicabutlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun  1957 dan selanjutnya dengan beberapa kali perubahan dikeluarkan Keppres Nomor 20 / 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara.

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan perubahan administrasi pemerintah dan dalam rangka menghadapi millenium ke-3, tuntutan peran LAN sebagai lembaga think - tank semakin besar. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, LAN melakukan restrukturisai serta revitalisasi melalui Keppres Nomor 8 Tahun 1999tentang Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 40 Tahun 1999.

Pada saat ini LAN diatur oleh Keppres Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Eselon I LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah. Disamping LAN memiliki Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 100 Tahun 1999 tentang STIA LAN.

Adapun nama-nama pimpinan LAN sejak pembentukannya sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH (1958 - 1962)

2. Mayjen Polisi Memet Tanuwidjaja, SH (1962 - 1965)

3. Brigjen Polisi Drs. Tjoek Soejono Soemadiredjo, MPA (1965 - 1970)

4. Mayjen Polisi Prof. Awaloeddin Djamin, MPA (1970 - 1976)

5. Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA (1976 - 1983)

6. Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, MA (1983 - 1990)

7. Prof. Dr. JB. Kristiadi (1990 - 1998)

8. Prof. Dr. Mustopadidjaja AR, (1998 - 2003)

9. Drs. Anwar Suprijadi, M. Sc (2003 - 2006)

10. Sunarno, SH., M. Sc (2006 - 2008)

11. Dr. Asmawi Rewansyah, M. Sc (2008 - 2011)

12. Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA (2012 - 2015)

13. DR. Adi Suryanto, M.Si (2015 - sekarang)

 

Sejarah Singkat PKP2A I LAN

Penggunaan Nomenklatur Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A I ) LAN dimulai sejak tanggal 10 Maret 2004, yaitu berdasrkan Keputusan Kepala Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN yang sebelumnya adalah bernama Pusat Kajian dan Diklat Aparatur( PKDA) berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 171/IX/6/4/2001 tentang perubahan atas keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja LAN terhitung sejak tanggal 20 Maret 2001, dan sebelumnya bernama Kantor Perwakilan LAN di daerah 

Seiring dengan penerapan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yaitu :

  1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
  2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayaagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Sehubungan dengan pasal 7 ayat (2) tersebut di atas Sistem Administrasi Negara bukan merupakan suatu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, maka Kantor Perwakilan LAN di daerah menyesuaikan dan diberi nama Pusat Kajian dan Diklat Aparatur (PKDA) LAN, kemudian berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 berubah menjadi Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dan disingkat menjadi PKP2A.

Perwakilan LAN di Jawa Barat yang didirikan tahun 1963 di Gedung Sate dan tahun 1964 mendapat tambahan pinjaman ruangan di Gedung Pusat Pelatihan Kerja Jl. Gatot Soebroto, kemudian tahun 1966 pindah dirumah Jl. Cimandiri No. 14 yang diperoleh dari Sekretariat Negara (rumah dinas), pada tahun 1968 memperoleh satu rumah lagi dari Sekretariat Negara Jl. Cimandiri No. 16 Bandung.

Pada tahun 1977 di Jl. Cimandiri No. 14 dan Jl. Cimandiri No. 16 dengan bantuan Friedrick Nauman Stiftung dibangun satu gedung berlantai 3. Gedung tersebut dipergunakan untuk kantor, aula, kelas, perpustakaan dan mushola. Sebelum dibangunnya gedung di jalan Cimandiri tersebut, perkuliahan AIA/STIA dan latihan pernah dilaksanakan di Gedung SMOA Jl. Sumatera, SD Jl. Soka, SPG Jl. Citarum, Akademi Geologi Pertambangan (AGP) Jl. Sangkuriang, Dinas Kesehatan Kodya Jl. Supratman dan ATPU di cikadut . PKP2A I LAN Bandung menempati gedung di jl. Cimandiri 34 - 38 Bandung.

Sejak tahun 2008 PKP2A I LAN pindah ke jl. Kiarapayung km. 4,7 Kab. Sumedang, Jawa Barat. Keberadaan gedung PKP2A I LAN di Sumedang - Jawa Barat didasarkan SK Gubernur Jawa Barat yang telah meminjamkan lahan Pemerintah Propinsi Jawa Barat eks. pramuka kepada PKP2A I LAN yang selanjutnya secara bertahap dibangun secara fisik pada saat kepempimpinan LAN Bandung dijabat oleh Karhi Nisjar, Elis Kantiningsih, Achmad Djuaeni Kadmasasmita, Desi Fernandha, Deddy Mulyadi dan LAN Pusat dijabat oleh Prof. Dr. JB. Kristiadi, Prof. Dr. Musthofadidjaya, MPM., Sunarno, SH., M.Sc. sehingga nampak secara permanen.

Sejak Tahun 2004 telah berdiri bangunan gedung administrasi PKP2A I LAN serta penggunaannya telah dicanangkan oleh Kepala PKP2A I LAN Deddy Mulyadi untuk memulai aktivitas perkantorannya mulai 1 Februari 2008. Sejalan dengan perpindahan ke Kab. Sumedang, bangunan di Jalan Cimandiri digunakan untuk kegiatan pendidikan regular kedinasan dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN)  Bandung.

 
LOGIN PEGAWAI